DPR sebut serbuan buruh China akibat program bebas visa yang keliru

Pemerintah telah memastikan bahwa tidak benar adanya isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing asal China ke Indonesia. Walaupun begitu, DPR RI meminta agar pengawasan terhadap orang asing yang masuk dapat diketahui maksud dan tujuan kedatangannya.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, Presiden Joko Widodo memang mengimbau agar selurut warga tidak perlu khawatir tentang isu tersebut. Padahal sebenarnya sudah ada jutaan perjanjian dengan pemerintah China yang telah dilakukan pemerintah.

"Saya setuju dengan presiden bahwa tidak ada 10 juta pekerja, yang ada 10 juta itu MoU antara Presiden Xi Jinping dengan Indonesia bahwa akan mendatangkan 10 juta wisatawan. Itu benar, bukan tenaga kerja," katanya dalam satu diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/12).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik wisatawan adalah dengan membuat kebijakan bebas visa. Namun ternyata, dengan adanya kebijakan tersebut membuat tidak terkontrolnya orang-orang asing yang masuk ke Indonesia.

"Kita khawatirkan adalah kebijakan bebas visa ini makin banyak wisatawan yang masuk tanpa ada filter. Di Imigrasi, kepolisian, tenaga kerja. Itu aja, maka saya katakan tidak ada 10 juta itu. Adanya wisatawan. Sekarang kan 1,3 juta. Target wisatawan baik tapi filter harus dimiliki," tegas politisi Partai Demokrat ini.

Dede mengungkapkan, pemerintah harus melakukan keseimbangan dengan memberikan filter bagi kebijakan bebas visa. Sebab, dia meminta jangan sampai nantinya banyak bahaya yang pada akhirnya malah mengancam warga Indoensia.

"Jangan sampai yang masuk udah banyak bakteri sayuran sudah tumbuh di mana-mana. Kan yang ketahuan cuma di Bogor, yang belum ketahuan kita enggak tahu. Termasuk narkoba ditaruh tiang pancang, hampir tiap hari dapat info," tutupnya.

Sumber : Merdeka